logo pengadilan negeri majalengka
SIWAS
Whistleblowing System
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan Lebih lanjut
Gugatan Sederhana Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. Lebih lanjut
Cara Mudah
Telusur Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Majalengka Lebih lanjut
Pos bantuan Hukum Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM Lebih lanjut
Mekanisme Gugatan Sederhana


GUGATAN SEDERHANA

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.


KRITERIA GUGATAN SEDERHANA

Para pihak, para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugatmaupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;

b. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00


PERKARA YANG DIKECUALIKAN DARI GUGATAN SEDERHANA

Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana diantaranya:

Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah


PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN SEDERHANA

Seluruh subyek hukum, baik orang-perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memilki kepentingan hukum yang sama.


BIAYA PERKARA

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.


MEKANISME PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

a. Identitas penggugat dan tergugat;

b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan

c. Tuntutan penggugat.

Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.


TAHAPAN PENYELESAIAN SEDERHANA

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

a. Pendaftaran;

b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;

c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;

d. Pemeriksaan pendahuluan;

e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;

f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;

g. Pembuktian; dan

h. Putusan.


LAMA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.


PERAN HAKIM DALAM GUGATAN SEDERHANA

Peran Hakim dalam penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi :

Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;

Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan

Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.


PERDAMAIANDALAMGUGATANSEDERHANA

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam peraturan mahkamah agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapaian perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.


UPAYA HUKUM KEBERATAN

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.


LAMA PENYELESAIAN KEBERATAN

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

Putusan dan berkas gugatan sederhana;

Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan

Kontra memori keberatan.


PERAN KUASA HUKUM

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara anda.

2. Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.


')